Adhios Numismatik: Uang Timor-Timur 1963: 2 lembar Uang 100 escudo timor 1963 No.Seri 632003 & 632004 Kondisi UNC ada noda coklat @Rp.60.000,-SERUAN PROGRES 98:
GALANG KEMBALI AKSI NGINAP KE GEDUNG KPK, PERIKSA DAN ADILI JOKOWI dan MEGAWATI !!!
Bersama ini kami serukan kepada seluruh elemen aksi pendukung gerakan anti korupsi untuk menghadiri AKSI NGINAP di KPK: dimulai pada hari Senin 4 Agustus, pukul 15.00. WIB hingga tanggal 21 Agustus.
FOKUS TUNTUTAN mendesak Komisioner KPK untuk segara menuntaskan kasus-kasus yang telah diadukan oleh Progres 98 sebagai berikut:
(1) Kasus tiga rekening gratifikasi Jokowi. (2) Kasus korupsi 12,4 miliar APBD Solo saat Jokowi menjabat selaku Walikota. (3) Kasus Bus Trans Jakarta Jokowi senilai 1,5 triliun. (4) Kasus rekening siluman Jokowi di luar negeri senilai US$ 8 juta. (5). Kasus Release and Discharge BLBI oleh Megawati Soekarnoputri.
Aksi dilakukan secara damai dan para peserta aksi nginap diharapkan membawa berbagai kebutuhan, tikar, bantal, tenda, lilin, alat masak dan keperluan lainnya. #lawankecurangan #rakyatbergerak #pilpresBELUMBERES , #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/watch?v=IAQrRI_om9k
salam
Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
SEBARKAN....
Tuesday, 12 August 2014
Monday, 11 August 2014
International Students at BGU
INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik karena telah membongkar kotak suara di berbagai provinsi sebelum tanggal 8 Agustus.
"MK mengatakan kotak suara dibuka tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/watch?v=IAQrRI_om9k
"MK mengatakan kotak suara dibuka tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/watch?v=IAQrRI_om9k
Rosalind W. Picard: Your Future Smart Wristband || Radcliffe Institute
INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mendesak pihak kepolisian segera menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik karena telah membongkar kotak suara di berbagai provinsi sebelum tanggal 8 Agustus.
"MK mengatakan kotak suara dibuka tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/watch?v=IAQrRI_om9k
"MK mengatakan kotak suara dibuka tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/watch?v=IAQrRI_om9k
Foo Fighters - Wheels
INILAHCOM,
Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mendesak pihak
kepolisian segera menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni
Kamil Manik karena telah membongkar kotak suara di berbagai provinsi
sebelum tanggal 8 Agustus.
"MK mengatakan kotak suara dibuka
tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan
apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan
ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis
dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/
Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mendesak pihak
kepolisian segera menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni
Kamil Manik karena telah membongkar kotak suara di berbagai provinsi
sebelum tanggal 8 Agustus.
"MK mengatakan kotak suara dibuka
tanggal 8 Agustus itu harus disaksikan panwas, saksi dan kepolisian. Dan
apabila ada bukti-bukti pelanggaran, MK akan melihat kemudian," ujar Taufik di Rumah, Jalan Sisingamangaraja No 21, Jakarta Selatan, Minggu (10/8/2014).
Menurut dia, karena membongkar kotak suara sebelum perintah MK, maka KPU telah melakukan pelanggaran.
"Karena itu, besok kami akan ke Mabes Polri untuk mendesak penangkapan
ketua KPU dengan menyerahkan bukti tanda surat MK dan secara simbolis
dengan menyerahkan replika Husni Kamil Manik," katanya.
Dia menambahkan, apabila kepolisian tidak segera menangkap Husni Kamil Manik, maka pengadilan rakyat akan bertindak. #PrabowoHatta , #satuINDONESIA , #INDONESIABANGKIT , #dukungboikotMETROtv , #syuradikaraende95fraternity , Website Resmi Kampanye #DukungPrabowoHatta untuk #SelamatkanIndonesia
http://www.youtube.com/
Thursday, 7 August 2014
Tiger Ramona II
Faizal Assegaf: Tinggal Menunggu Waktu Tepat Jokowi Diseret ke Jalur Hukum
Kamis, 07 Agustus 2014 , 17:23:00 WIB
RMOL. Jokowi
dituding makin lincah menipu publik. Figur buatan gerombolan penyokong
kejahatan BLBI itu tampil bebas menghias pemberitaan media massa.
"Dengan
menghalalkan segala cara, operasi politik bersandi 'pencitraan'
dilakukan melalui sokongan uang haram dari cukong," kata Ketua Progres
98, Faizal Assegaf melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).
Ia
yakin perlahan rakyat mulai menyadari Jokowi adalah boneka yang
dikendalikan oleh para dalang dan makelar politik. Terlebih lagi, Jokowi
mengklaim telah menjadi presiden yang dinilainya melalui Pemilu curang
hasil rekayasa KPU. Jokowi bahkan menurut dia, telah merintis
pembentukan 'Kantor Transisi' dengan menunjuk terduga skandal BLBI Rini
Soewandi sebagai ketuanya.
"Terang sudah maksud jahat itu dipertontonkan di hadapan rakyat," tudingnya lagi.
Ia juga mencurigai konspirasi politik Jokowi dan jaringan pendukungnya hendak menghancurkan masa depan negeri ini.
"Secara
pribadi, saya ingin menegaskan bahwa Jokowi jangan pernah bermimpi
untuk menjadi presiden. Rakyat tidak akan berdiam diri," tekannya.
Faizal
melanjutkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk turun ke jalan
secara serentak mendesak Jokowi diseret ke jalur hukum.
"Itu pilihan ideal dan pasti akan terjadi," demikian Faizal.[wid]
Kamis, 07 Agustus 2014 , 17:23:00 WIB
Laporan: Widya Victoria
 FOTO:DOK | |
 |
dituding makin lincah menipu publik. Figur buatan gerombolan penyokong
kejahatan BLBI itu tampil bebas menghias pemberitaan media massa.
"Dengan
menghalalkan segala cara, operasi politik bersandi 'pencitraan'
dilakukan melalui sokongan uang haram dari cukong," kata Ketua Progres
98, Faizal Assegaf melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (7/8).
Ia
yakin perlahan rakyat mulai menyadari Jokowi adalah boneka yang
dikendalikan oleh para dalang dan makelar politik. Terlebih lagi, Jokowi
mengklaim telah menjadi presiden yang dinilainya melalui Pemilu curang
hasil rekayasa KPU. Jokowi bahkan menurut dia, telah merintis
pembentukan 'Kantor Transisi' dengan menunjuk terduga skandal BLBI Rini
Soewandi sebagai ketuanya.
"Terang sudah maksud jahat itu dipertontonkan di hadapan rakyat," tudingnya lagi.
Ia juga mencurigai konspirasi politik Jokowi dan jaringan pendukungnya hendak menghancurkan masa depan negeri ini.
"Secara
pribadi, saya ingin menegaskan bahwa Jokowi jangan pernah bermimpi
untuk menjadi presiden. Rakyat tidak akan berdiam diri," tekannya.
Faizal
melanjutkan, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk turun ke jalan
secara serentak mendesak Jokowi diseret ke jalur hukum.
"Itu pilihan ideal dan pasti akan terjadi," demikian Faizal.[wid]
Wednesday, 6 August 2014
BisnisMan MudaPapua: Jual Kayu Telaga Sari
BisnisMan MudaPapua: Jual Kayu Telaga Sari: Asap Lurus ; Jual candu putih murni sangat langka untuk ritual gaib, candu putih uktuk ritual : Biala anda berminat bisa menitipkan komenta...
Tuesday, 5 August 2014
Pemuda Panca Marga Dukung Prabowo-Hatta, Foto 3 - Tribun Images
Pemuda Panca Marga Dukung Prabowo-Hatta, Foto 3 - Tribun Images
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada sidang perdana
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) Rabu (6/8/2014) besok, ribuan kader Partai Gerindra siap mengepung gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu.
Rencananya, kader Gerindra yang berasal dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta akan mengawal sidang perdana.
"Besok kami akan mengepung gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader
Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa
Barat," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik di Jalan
Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2014).
Sementara Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Ferry J Juliantono,
mengatakan, para kader, simpatisan dan pendukung Gerindra akan mulai
memenuhi gedung MK pada pukul 8 pagi.
Menurutnya, para kader, simpatisan daan pendukung Partai Gerindra turut memberikan dukungan moril kepada tim hukum Prabowo-Hatta.
"Kami juga akan berikan dukungan moril untuk tim hukum Prabowo-Hatta.
Dan kami juga akan berikan dukungan kepada hakim MK agar menjalankan
sidang sebaik-baiknya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,"
ujarnya.
Ferry mengatakan, pihaknya menolak pemilihan umum presiden yang
dipenuhi kecurangan. Menurutnya, Pilpres 2014 melenceng jauh dari
hakikat demokraasi bahkan cenderung menjadi ajang penyelenggaraan
demokrasi palsu.
"Berbagai masalah ditemukan sejak tahapan kampanye seperti money
politics, baik langsung berupa uang maupun dalam bentuk lain kepada
pemilih, suap terhadap penyelenggara pemilu, rekapitulasi dari TPS
sampai tingkat pusat," ujarnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pada sidang perdana
perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan digelar Mahkamah
Konstitusi (MK) Rabu (6/8/2014) besok, ribuan kader Partai Gerindra siap mengepung gedung MK yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat itu.
Rencananya, kader Gerindra yang berasal dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta akan mengawal sidang perdana.
"Besok kami akan mengepung gedung MK. Setidaknya 30 ribu kader
Gerindra akan kumpul di MK yang berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa
Barat," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik di Jalan
Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2014).
Sementara Ketua DPD Gerindra Jawa Barat Ferry J Juliantono,
mengatakan, para kader, simpatisan dan pendukung Gerindra akan mulai
memenuhi gedung MK pada pukul 8 pagi.
Menurutnya, para kader, simpatisan daan pendukung Partai Gerindra turut memberikan dukungan moril kepada tim hukum Prabowo-Hatta.
"Kami juga akan berikan dukungan moril untuk tim hukum Prabowo-Hatta.
Dan kami juga akan berikan dukungan kepada hakim MK agar menjalankan
sidang sebaik-baiknya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab,"
ujarnya.
Ferry mengatakan, pihaknya menolak pemilihan umum presiden yang
dipenuhi kecurangan. Menurutnya, Pilpres 2014 melenceng jauh dari
hakikat demokraasi bahkan cenderung menjadi ajang penyelenggaraan
demokrasi palsu.
"Berbagai masalah ditemukan sejak tahapan kampanye seperti money
politics, baik langsung berupa uang maupun dalam bentuk lain kepada
pemilih, suap terhadap penyelenggara pemilu, rekapitulasi dari TPS
sampai tingkat pusat," ujarnya.
Subscribe to:
Posts (Atom)
